KBPTINDONESIA.BLOGSPOT.COM, TURKI - Recep Tayyip Erdogan Presiden Turki mengancam Rusia untuk menyingkir dari jalan mereka.

Peryataan Presiden Turki ini di ucapakan di tengah ketengan hubungan antara Turki dan Rusia dengan suriah buntut konflik di antara kedua negara di Idlib.

Akibat dari ketegangan tersebut, kesepakatan atau perjanjian Turki dan Rusia yang di teken pada 2018 terancam hancur karena ketegangan yang terjadi Idbil

Presiden Turki Erdogan menceritakan di hadapan politisi di Istanbul percakapan telepon dengan presiden Rusia Putin, Sabtu 29 Februari 2020.

Dari percakapannya tersebut presiden Turki mengatakan Ankara tidak akan keberatan jika yang kepentingan Rusia adalah mendirikan pos militer di Suriah.

Saya bertanya kepada tuan putin. apa kepentingan anda disana ? idn poker jika anda hendak mendirikan pangkalan, silahakan saja, ujar erdogan. 

Namun silahakan menyingkir dari jalan kami dan biarkan kami berhadapan satu lawan satu dengan rezim Suriah, tegas mantan perdana menteri Turki itu.

Moskwa memutuskan mengintevensi konflik suriah pada 2015 dengan memberikan bantuan bagi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad melawan pemberontak.

Dalam pandangan kremlin, membantu Assad akan menghindarkan kelompok teroris ini menyerang negara lain termasuk Rusia.

Presiden Erdogan mengungkapkan pemerintahannya kini mengganggap pasukan Assad sebagai target sah untuk di serang dan mengklaim 2.100 tentara suriah tewas di Idbil.

Benar atau tidak klaim sang presiden ini, maupun bukti apakah jumlah itu di lakukan tentara turki atau di bantu dengan pasukan pemberontak yang bersekutu dengan turki.

Baca Juga : 33 Tentara Turki Tewas Ditempat, Akibat Serangan Udara Di Iblib

Lanjut kata presiden erdogan,, memerangi Damaskus merupakan kebijakan yang di perlukan guna mencegah gelombang baru pengungsi Eropa.

Dia juga berharap, komunitas internasional maupun blok pertahanan Atlantik Utara ( NATO ) bersedia membantu ceme online untuk memerangi Assad.

Erdogan juga mengklaim bahwa pasukannya datang kesuriah atas undangan rakyat Suriah itu sendiri, seraya menekanan pihaknya tidak tertarik menduduki wilayah tersebut.

KBPTINDONESIA.BLOGSPOT.COM, INDONESIA - Menkes mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini terus berusaha merumuskan langkah upaya penjemputan 74 warga negara Indonesia di kapal pesiar diamond princess di Yokohama Jepang.

Pemerintah saat ini sedang memastikan penjemputan tersebut tidak menyebabkan terjadinya penularan virus corona ( Covid-19 ) di Indonesia.

Pemerintah sangat menjaga 260 juta masyarakat indonesia tetap aman dari virus corona, tindakan ini untuk menyelamatkan masyarakat kita. WNI yang ada di jepang juga kita akan ambil tindakan tapi kita haru hati-hati, ujar menteri kesehatan Terawan Agus di Istana Kepresidenan.

Kita disini tidak boleh mengambil keputusan yang gegabah, itu tidak boleh sama sekali.Taruhannya sangat besar sekali, Jadi saya minta kepada media untuk membantu supaya kita Green Zone.

Terlebih lagi Indonesia saat ini masih bebas virus corona.yang di mana virus pertama ini muncul di Wuhan.

Ada 4 warga negara indonesia yang positif terkena virus corona di kapal pesiar Diamond Princess.

Menurut Terawan saat ini pemerintah sedang bernegosiasi dengan pemerintahan jepang mengenai dengan cara apa WNI akan di jemput. idn poker

Pemerintah juga masih memikirkan langkah penanganan di dalam negeri setelah mereka berhasil di pulangkan.

Baca Juga : Jokowi Terkejut Proses Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Pemerintah harus mendapatkan Informasi sedetail-detailnya, yang baik sehingga yang apa yang kita lakukan jangan sampai dunia lain menertawakan kita.

Contoh nya saja seperti America dan Australia yang sudah buru-buru menjemput warga negara nya dari China. ceme online

Wabah virus corona merebak di negara nya karena pemerintahannya itu terburu buru memulangkan mereka. nah jangan sampai Indonesia juga terkena virus corona. ini taruhan yang sangat mahal sekali.

KBPTINDONESIA.BLOGSPOT.COM, INDONESIA - Presiden Jokowi terkejut dengan perkembangan proyek pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh.

Jokowi mengungkapan, progres pembangunan jalan tol ini begitu cepat.

Kemarin baru melihat progres perkembangan pembangunan jalan tol. saya terus terang saja saya sampaikan, saya terkejut kecepatan luar biasa, ujar jokowi di hadapan masyarakat Aceh yang hadir dalam acara Kenduri, Aceh Sabtu 22 Februari 2020. Bandar ceme

Jokowi mengungkapkan, meskipun pembanguan tol Sigli Aceh baru berjalan hanya 14 bulan, pembebasan lahan sudah selesai di atas 90%.

Selama ini pembebasan lahan kerap menjadi persoalan dan menjadi kendala utama dalam proses pembanguanan jalan tol.

Ini artinya harus di tambah untuk urasan konstruksi karena pembebasan di luar dugaan kami, kecepatan luar biasa ini patut kita syukuri.

Jokowi juga mengatakan cepatnya pembebasan lahan dalam pembanguan jalan tol ini menunjukan bahwa masyarakat mendukung penuh pembangunan infrastruktur.

Jokowipun berkomitmen untuk mengenjot pembangunan infraastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lainnya.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur ini betul betul ingin kita percepat. di seluruh tahan air indonesia dan khususnya di Aceh.

Baca Juga : KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Itu Bukan Prestasi Ungkap Bambang Widjojanto

Seperti yang kita semua ketahui, Tol aceh merupakan proyek nasional yang nantinya akan menghubungi Provinsi Aceh dengan daerah lainnya.

Luas Tol Banda Aceh-Sigli sepanjangan 73 kilometer terbagi menjadi enam seksi, Seksi pertama Padang Tiji sepanjang 25,2 kilometer, seksi kedua Seulimeum-Jantho 6.1 kilometer dan seksi ketiga Jantho-indrapuri 16 kilometer. ceme online

Seksi keempat Indrapuri-Blang Bintang 14.7 kilometer, seksi kelima Blang Bintang-kuto 7.7 kilometer dan seksi keenam Kuto Baro-Simpang Baitussalam 8 Kilometer.

Pembangunan jalan tol ini di harapkan dapat memangkas jarak dan waktu tempuh dari banda aceh ke sejumlah kabupaten atau kota Aceh.

KBPTINDONESIA.BLOGSPOT.COM, JAKARTA - Bambang Widjojanto Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan pemimpin KPK Saat ini sedang membuat sensasi mengumumkan penghentian 36 kasus dugaan korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan.

BW atau Bambang, penghentian penyelidikan sebetulnya tidak perlu disampaikan oleh pemimpin KPK karena bukan merupakan sebuah prestasi.

Istilah penghentian penyelidikan hampir setiap pemimpin tidak mempergunakan Istilah tersebut, sebelumnya di dalam KPK sendiri masih banyak laporan karena itu ini bukan prestasi dan bukan yang perlu di banggakan ujar BW. Bandar ceme

BW juga mengatakan istilah penghentian penyelidikan juga tidak di kenal dalam hukum acara pidana jika merujuk pada kitab undang-undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang tindak pidanan korupsi.

Selalu ada klausul bahwa penyelidikan yang di tutup dapat di buka kembali jika ada peristiwa dan fakta yang dapat menjadi bukti permulaan untuk membuka penyelidikan baru.

Karena itu, penggunaan istilah penghentian penyelidikan yang di sampaikan oleh pimpinan KPK tidak perlu di besar-besarkan.

Karena tudingan ini hanya sekadar mencari sensasi yang tak begitu penting dalam upaya penegak hukum tapi istilah yang keliru karena tak di kenal di dalam hukum acara.

Baca Juga : Fahri Hamzah, Maaf Penasehat Hukum Jokowi Itu Masih Kurang Ahli

Menurut saya, yang harus menjadi perhatinan adalah akuntabilitas dalam proses pemeriksaan, terutama dalam tahap penyelidikan. ceme online

Yang di beritakan KPK menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk di tingkatkan ke tahap penyelidikan.

Tanpa menyebut kasus secara spesifik, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan 36 kasus ini melibatkan aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga petinggi BUMN

KBPTINDONESIA.BLOGSPOT.COM, INDONESIA - Fahri Hamza Mantan Wakil Ketua DPR mengungkapkan, Penasehat hukum Presiden Jokowi Masih belum cukup pengalaman atau masih belum ahli

Ini dibuktikan dengan adanya sejumlah persoalan pada pasal-pasal dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Mohon maaf sebelumnya, menurut saya Pak jokowi itu penasehat hukum nya kurang, ahli tata negara kurang sekali, ujar Fahri usai melakukan diskusi di kawasan senayan jakarta senin 17 februari 2020.

Ada sejumlah aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi.

Misalnya saja, mengenai kewenangan presiden mencabut peraturan daerah ( perda ) yang bertentangan dengan undang - undang di atasnya melalui peraturan presiden ( perpres )

Atau kewenangan pemerintah mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah ( pp )

Nah ini otomatis melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, itu gak boleh, kata Fahri.

Dalam penyusunan sebuah undang - undang, seorang ahli hukum harus mau mendengarkan presiden, sebaliknya juga, presiden pun harus mau mengdengar ahlinya.

Jangan sampai kejadian, presiden justru mengabaikan pendapat penasihatnya lantaran mendengarkan kepentingan pihak lain. itu akan menjadi sebuah masalah nanti nya.

Fahri mengaku sudah berkali-kali memberikan masukan ke pemerintah supaya presiden di dampingi penasihat hukum yang terbaik. ceme online

Jika tidak, kelak nantinya ketika masa jabatan presiden habis, ia akan meniggalkan rekam jejak yang buruk di bidang hukum.

Baca Juga : Menkes : Sudah Tau Harga Masker Tinggi Kenapa Anda Mau Beli ?

Diketahui RUU Omnibus Law Cipta Kerja memberikan kewenangan presiden mencabut peraturan daerah ( perda ) yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Peraturan Presiden ( Perpres ).

Hal ini termasuk pada pasal 251 di Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menggantikan Pasal 251 dalam undang - undang no 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah ( Pemda ) demikian isi pasal tersebut.

Dalam pasal 170 ayat 1 BAB XIII RUU Omnibus Cipta Kerja, Presiden memiliki kewenangan mencabut UU melalui PP dalam rangka percepatan pelaksanan kebijakan strategis cipta kerja.

Pasal ini berbunyi dalam rangka percepatan pelaksanan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), berdasarkan undang-undang ini pemerintahan Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan / atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang  tidak di ubah dalam undang-undang ini.